Rekruitmen PNS Secara Jujur

Menarik saat menyimak pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Bapak Azwar Abubakar pada workshop "Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai Dalam Rangka Penyediaan PNS" di Medan, Senin (12/12) yang lalu. Pak Menteri berjanji pasca moratorium nanti, penerimaan PNS bukan lagi berdasarkan 'titipan' atau pertimbangan lain yang menyalahi aturan.

Sebagai PNS yang pernah bekerja di Badan Kepegawaian Daerah bahkan menduduki jabatan yang membidangi rekruitmen PNS, saya terkadang merasa miris namun tak bisa berbuat banyak tentang praktek-praktek kecurangan yang terjadi selama ini. Betapa praktik kotor tersebut sudah sedemikian sistematis dan terorganisir rapi, menggurita dari pusat ke daerah. Seolah untuk merubahnya adalah keniscayaan belaka.

Pernyataan Pak Menteri tersebut tentu membawa harapan baru tentang nasib anak negeri yang menyandarkan harapannya untuk menjadi seorang PNS, walaupun jujur saja sistem yang akan digodok tersebut masih menjadi tanda tanya besar bentuknya akan seperti apa. Yang pasti jika memang sistem tersebut bisa diterapkan secara efektif bisa dipastikan PNS yang diangkat adalah sesuai kebutuhan tugas, baik pusat maupun daerah. Dan dengan sistem yang jujur maka warga negara yang memiliki kemampuan mendapatkan kesempatan menjadi abdi negara.

Biarlah sekali ini kita coba optimis, kalau landasannya memang ingin berbuat jujur Allah SWT pasti akan membantu. Maju terus PNS Indonesia. Bagaimana pandangan anda? :)